khotibwriteinc

Untukmu yg terus tumbuh

2010-09-27T23:06:00.000-07:00

Perjalanan hidup adalah suatu proses orang untuk selalu menjadi
dari fase satu ke fase berikutnya
Setiap kita punya target dan sasaran
Waktu terindah adalah saat menjelang dan seketita mendapatkan target kita

beberapa saat berikutnya semua terasa biasa
Oleh karena itu, kita harus selalu menentukan target dan tujuan hidup di atas yg bisa kita capai
Selebihnya Tuhanlah yang akan senantiasa melakukannya untuk kita

Apabila tercapai satu target, segera buatlah target berikutnya.
Jadikanlah hidupmu selalu tumbuh dg disertai upaya dan doa.

Selasa, 28 September 2010 13.15 pm. Islamic Department Faculty of Law UGM

Keyakinan

2010-07-29T05:50:00.000-07:00

Keyakinan adalah modal utama untuk mendapatkan sesuatu
Apapun kondisi kita, keyakinan adalah modal utama
Keyakinan kadang tumbuh ketika seseorang mengalami keterdesakan
Ketika harapan kian tipis, gak ada jalan lain untuk yakin bahwa pertolonganNya akan datang

Tuhan telah menjanjikan bahwa di balik segala kesulitan akan ada kemudahan
Kemudahan adalah hasil dari proses panjang yang menyita waktu, pikiran, biaya, bahkan nyawa
Ingat bahwa mungkin doa yang kita panjatkan dengan yakin, hasilnya baru dapat dirasakan oleh anak cucu kita. Kesabaran dan keyakinan itu kunci utama.

Hari bersejarah itu Insya Allah segara datang

2010-05-04T00:54:00.000-07:00

Hari sabtu minggu ini, tepatnya 8 Mei 2010 aku insya Allah akan melaksanakan sebuah moment sakral pernikahan dg salah seorang Putri Solo. Bahagia dan byk pikiran bermunculan mewarnai hari2 ku. Setelah hari itu hidupku akan bener2 berubah yang tadinya sendiri jd berdua, yg tdnya sholat sendiri jd bisa berjamaah. Suka dan duka akan kami lalui bersama. Insya Allah dg pernikahan akan banyak mendatangkan kebaikan bagi diri, keluarga, juga masyarakat. Amin

Sebulan Menuju Pernikahan

2010-04-10T00:03:00.000-07:00

Tak terasa waktu begitu cepatnya
Sebulan lagi Insya Allah akau py status baru yaitu sebagai Suami
Sudah siap lahir dan batinkan aku?
Saat itu kehidupanku akan berubah, yg tadinya sendiri akan kemudian akan ditemani

Ya Allah mudahkanlah langkahku ini
Jadikanlah keluarga yg kubentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah
Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang sholeh dan shalihah
Amin ya rabbal 'alamin

Aku ingin Melupakanmu

2009-12-21T00:07:00.000-08:00

Ku kenal engkau di suatu ketika
Di tempat, dimana para intelektual muda calon pemimpin bangsa sedang membaca, menulis, dan menyelesaikan karya masterpiece mereka
Walau awalnya, aku gak merasakan rasa itu
Namun perlahan tapi pasti rasa itu kian menyelinap dalam ruang kosong hati ini
Seberkas sinar cinta di hatiku ku niatkan untuk mu

Namun, ternyata cinta tetap misteri
Walau ku coba untuk yakin dan ku kejar
Namun hanya luka yang ku peroleh
Kini ketika rasa itu kian pudar karena tidak adanya air cinta yang membasahi
Ku coba untuk melupakan kenangan indah yang selama ini menghiasi otak bawah sadarku

Untuk mu, Silakan pergi sejauh yang kamu bisa
Semoga kamu menemukan apa yang selama ini KAU cari

I want to forget U and heal U from My HEART

Skenario Indah dari Tuhan

2009-12-13T20:48:00.000-08:00

Aku seringkali berburuk sangka sama beberapa hal yang terjadi dalam hidup ini
Berbagai kegagalan dan penolakan yang kualami, seakan mau menghentikan langkah ku
Namun, ketika niatan berhenti tidak kulaksanakan dan tetap sabar melaluinya
Ternyata baru kusadari bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana terbaik bagi hamba-Nya

Di akhir tahun ini, atas pertolongan-Mu ya Allah
Aku telah mendapatkan apa yang selama ini aku inginkan
Tentu saja hal ini tidak lepas dari doa dan dukungan ortu, saudara dan sahabat yang terkasih
Alhamdulillah rangkaian penderitaan yang mengiringi proses kehidupanku, ternyata indah pada akhirnya dan semakin membuat hidup ini lebih berarti.

Yogyakarta, December 14, 2009 11.54

Yg terpenting dalam kehidupanku

2009-09-06T20:03:00.000-07:00

Tuhan,
Engkau telah menghadirkan sosok2 yang begitu berartinya dlm kehidupanku ini
Yakni Ibu dan Ayahku, dari keduanyalah aku terlahir kedunia ini sbg manusia yg lemah
Mereka tak letih membimbing dan mengajarkanku akan hakikat kehidupan ini
Guru2 ku juga sosok penting dlm hidupku

Tuhan balaslah mereka dg yg lebih baik dari yang mereka berikan
Amien

ISLAM SEBAGAI SUMBER PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

2009-05-05T20:54:00.000-07:00

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil’alamin). Oleh karenanya sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, karena Islam juga merupakan agama hukum yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Tuhannya sekaligus hubungan antara manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya.

Berlakunya hukum agama dalam kehidupan bernegara sangat tergantung pada kebijakan yang diambil penguasa negara di bidang pembangunan hukum nasionalnya masing-masing. Ada negara yang dalam konstitusinya menyebutkan bahwa hukum agama tertentu berlaku, namun di sisi lain terdapat negara yang secara tegas-tegas memisahkan antara negara dan agama atau yang lazim dikenal sebagai negara sekuler. Berkaitan dengan hal ini dalam konteks Indonesia ditegaskan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah bahwa Indonesia bukan negara yang didasarkan pada agama tertentu, namun juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Alenia IV Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan mengenai tujuan negara, yakni:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ....”

Realisasi dari tujuan tersebut adalah melalui kegiatan pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang tertentu tidak boleh mengabaikan bidang yang lain. Pembangunan ekonomi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat hendaknya dilakukan bersamaan dengan pembangunan hukum. Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat merupakan sumber hukum materiil bagi pembangunan hukum, khususnya di Indonesia.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut bagaimana eksistensi Hukum Islam sebagai sumber pembangunan sistem hukum dan implementasinya bagi upaya mensukseskan pembangunan nasional akan menjadi bahasan dalam makalah ini. Pendekatan histroris (historical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) akan dipakai dalam membahas permasalahan dimaksud.

EKSISTENSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan utuh yang terstruktur terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.[1]

Dalam ilmu hukum dijumpai faham yang mengemukakan bahwa pemanfaatan hukum untuk tujuan tertentu. Dalam tataran praksis sebagai contoh, peran sekaligus fungsi hukum dapat dilihat dalam hubungannya dengan kebijakan negara (state policy). Roscoe Pound (1870-1964) mengemukakan bahwa Law as a Tool of Social Engineering, intinya bahwa hukum mempunyai fungsi sosial yang besar untuk merubah suatu masyarakat ke arah yang lebih baik.[2]

Lebih lanjut Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum dipergunakan untuk menjamin kepentingan (interests) dengan tiga kategori utama (a) public interest; (b) individual ineterests; dan (c) social interests. Konsep ini dianut di Indonesia dan diartikan sebagai sarana pembaharuan (pembangunan masyarakat).[3]

Efektivitas hukum sebagai alat perubahan akan lebih banyak tampak pada bidang-bidang kehidupan yang netral. Dengan kata lain, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat akan lebih efektif apabila diterapkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tidak mengatur kebutuhan-kebutuhan pokok dari warga masyarakat secara pribadi.[4] Hukum yang fungsional dapat tersusun, apabila hukum tadi dapat berfungsi sebagai alat sistem pengendalian sosial dan sebagai alat untuk mengadakan social-engineering.[5]

Kemudian Teori Kesejarahan (Historical School) mengajarkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan tetapi tumbuh sejalan dan seiring dengan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor seperti kepercayaan atau keyakinan, ideologis, sistem sosial budaya, dan lain-lain.[6] Salah satu tokoh hukum dari Mazhab Historis, yakni Von Savigny menyatakan bahwa hukum mengikuti volkgeist (jiwa hukum masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa realitas perkembangan hukum berbanding lurus dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Pemikiran mengenai pembangunan hukum Indonesia telah dilontarkan oleh para ahli hukum nasional. Sebagai contoh Prof. Djojodigoeno yang mengartikan hukum sebagai suatu karya yang bersifat pengugeran terhadap tingkah laku dan perbuatan para anggotanya yang bertujuan pada tata, keadilan, dan masyarakat yang menjadi pendukungnya. Menurut Beliau hukum merupakan hasil dari sifat kebudayaan, sedangkan kebudayaan mempunyai sifat langgeng tansah owah gingsir (kekal dan selalu berubah). Beliau pernah mengeluarkan ide mengenai pencabutan kodifikasi hukum kolonial dan diganti dengan yang baru.

Prof. Suhardi mengemukakan bahwa negara bukanlah religion institution, melainkan human institution belaka yang ruang kerjanya terletak pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang semuanya itu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Prof. Muchsan pernah mengusulkan untuk mengganti sistem peradilan di Indonesia dengan sistem juri di Amerika, Beliau menyatakan bahwa Indonesia tidak seperti Belanda yang kontinental. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki 19 lingkungan hukum adat sehingga sistem hukum yang tepat adalah sistem hukum Anglo Saxon. Kemudian Prof. Sudikno Mertokusumo memberikan gagasan mengenai penemuan hukum (rechtsvinding) agar hukum menjadi dinamis.[7]

Secara faktual bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri yaitu senantiasa tidak dapat dipisahkan dengan nilai Ketuhanan. Hal ini dapat diketahui pada produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai religius, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[8]

Nilai Ketuhanan berupa nilai agama merupakan nilai yang sangat kuat dipegang dan dipatuhi oleh bangsa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka sudah lazim jika Islam memiliki peran dan posisi tersendiri dalam pembangunan hukum nasional.

Terdapat beberapa ahli hukum yang sudah memberikan pemikirannya tentang sistem hukum Indonesia yang berdimensi Ketuhanan. Qodri Azizy menawarkan konsep eklektisisme hukum nasional. Eklektisisme diartikan sebagai suatu sistem (agama atau filsafat) yang dibentuk dengan secara kritis memilih dari pelbagai sumber dan doktrin. Membentuk hukum nasional dengan secara kritis memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia. Qodri Azizy menolak adanya dikotomi hukum yakni antara hukum Islam dengan hukum positif. Inti yang dikemukakan oleh Qodri Azizy adalah bahwa hukum Islam dapat menjadi hukum nasional, bukan hanya melalui pendekatan normatif, namun juga akademik dan analisis. Hukum Islam yang mempunyai janji untuk menegakkan dan mewujudkan kemaslahatan umat semestinya harus mampu mengisi hukum nasional. Qodri Azizy memperingatkan dengan mempertegas konsepsi hukum Islam itu sendiri untuk menghindari kesalahfahaman atas apa yang dimaksud.[9]

Sebelumnya terdapat Prof. Hasby Ash-Shideqy yang menggagas Fikih Indonesia, Prof. Hazairin menggagas Madzhab Hukum Nasional, K.H. Ali Yafie menggagas Fikih Sosial, dan Prof. Bustanul Arifin dengan konsep pelembagaan hukum Islam di Indonesia. Pemikiran mereka dapat dikatakan sebagai embrio pembangunan sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan pada inklusifitas dan meninggalkan eksklusifitas hukum Islam. Mereka tidak menghendaki pengkotak-kotakan hukum, bahkan untuk hukum Islam sendiri. Secara khusus disadari bahwa hukum Islam dengan pranata fikihnya dapat menjelma dan beradaptasi dalam wujudnya yang berbeda pada suatu saat dan pada masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Adapun responsibilitas dan adaptabilitas hukum Islam ini telah dibuktikan, misalnya dalam hukum waris dan hukum perkawinan.

Perkembangan yang signifikan di bidang hukum kaitannya dengan keberadaaan Hukum Islam terjadi di bidang ekonomi. Hal ini dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (1991) dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengintrodusir Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakui keberadaan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah di samping Bank Konvensional yang mendasarkan pengelolaanya pada bunga.

Perkembangan berikutnya, karena adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, dimana perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka timbul pemikiran agar terhadapnya perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang sendiri. Hal ini lah yang melatarbelakangi diundangkannya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terdapat beberapa lembaga hukum baru dan ketentuan baru yang tertuang dalam undang-undang ini. Kesemuanya ditujukan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh sekaligus memberikan pijakan menuju perbankan syariah Indonesia yang mampu bersaing secara global dan lebih taat terhadap prinsip syariah.

IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI ISLAM BAGI SUKSESNYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (agent of development). Hal ini didasari oleh fungsi strategis bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[10]

Sistem perbankan di Indonesia semula menerapkan bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas produk-produk yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain banyak warga masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim belum memanfaatkan jasa perbankan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena dalam sistem perbankan yang telah ada dan sedang berjalan menggunakan instrumen bunga yang oleh sebagian besar Ulama dipersamakan dengan riba, dimana hukum riba adalah haram.

Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 tentang bunga bank. Dalam lokakarya tersebut memunculkan dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank. Pandangan pertama berpendapat bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram, kemudian pandangan kedua berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba dan oleh karena itu hukumnya halal. Meskipun diakui oleh lokakarya bahwa pandangan kedua tersebut adalah “rukhshah” (penyimpangan) dari ketentuan baku, namun dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (musyaqqah) karena sebagian umat Islam terlibat dalam sistem bunga bank, maka hal itu dimungkinkan untuk ditempuh sepanjang dipastikan adanya kebutuhan umum demi kelanjutan pembangunan nasional.[11]

Keberatan Islam terhadap sistem konvensional bukan hanya dalam hal bunga, akan tetapi juga karena di dalamnya terdapat unsur-unsur lain yang dilarang, yakni unsur perjudian (maisyir), ketidakpastian (gharar), dan bathil. Islam memberikan alternatif bagi kegiatan usaha lembaga keuangan dengan menerapkan akad-akad tradisional Islam. Berbicara mengenai penerapan akad-akad tradisional Islam dalam lembaga keuangan, berarti kita masuk dalam ranah Hukum Ekonomi Islam.

Secara yuridis, implementasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu:[12]

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya;

3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut bersifat “imperatif”. Artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Melalui Pasal 29 UUD 1945 ini negara pada hakikatnya mengakui berlakunya hukum Agama bagi pemeluknya masing-masing. Hal ini juga didukung oleh tafsiran Hazairin yang menyatakan bahwa Negara wajib menjalankan syariat agama yang dipeluk oleh Bangsa Indonesia, bagi kepentingan mereka, termasuk menjalankan syariat Islam bagi kepentingan orang Islam. Lebih lanjut Beliau tegaskan bahwa negara tidak boleh membuat peraturan (hukum) yang bertentangan dengan syariat suatu agama bagi pemeluknya.[13]

Hukum ekonomi Islam secara prinsip tertuang dalam sumber hukum Islam, yakni al-Quran, al-Hadis, Ijma’, dan Qiyas. Kedudukannya dalam hukum positif termasuk dalam kategori hukum tidak tertulis sehingga ketaatan setiap subyek hukum terhadapnya lebih didasarkan karena hukum Islam termasuk sebagai hukum yang hidup (living law).[14]

Positivisasi hukum Islam di bidang hukum ekonomi, khususnya di bidang hukum perbankan dimulai tahun 1992 yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Perbankan ini memperkenalkan istilah Bank Bagi Hasil untuk bank yang tidak mendasarkan pada bunga (interest free banking).

Istilah prinsip syariah dalam perbankan baru muncul sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 inilah eksistensi perbankan syariah diakui keberadaannya dalam sistem perbankan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini pula yang memberikan kesempatan bagi Bank Umum Konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di Kantor Pusatnya.

Hukum Ekonomi Islam, khususnya penerapannya dalam perbankan mendapatkan legitimasinya secara lebih kokoh melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang ini secara filosofis di latar belakangi oleh adanya tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dan dikembangkannya sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.[15]

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penerapan Hukum Ekonomi Islam dalam operasional sistem perbankan di Indonesia telah mendapatkan dasar hukum yang kokoh. Oleh karena itu sinergisitas peran Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia, serta Perbankan pada umumnya perlu ditingkatkan demi efektifnya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah ini.

Implementasi Hukum Ekonomi Islam dalam sistem perbankan di Indonesia akan dikemukakan dalam bagian berikut. Pembahasannya meliputi: (1) Prinsip Syariah dalam Peraturan Perundang-undangan; dan (2) Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan.

1. Prinsip Syariah dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengertian prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan pertama kali dikemukakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).[16]

Pengertian Prinsip Syariah juga tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan ketentuan ini, maka apa itu prinsip syariah dan implementasinya dalam praktik perbankan terkait dengan rukun dan syaratnya dapat berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan Perbankan Syariah.

Di era Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga diatur bahwa dalam rangka mengimplementasikan fatwa DSN-MUI ke dalam PBI, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah. Komite dimaksud kini telah terbentuk melalui PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 1 PBI disebutkan bahwa:

Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan pembentukan Komite ini adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah. Sebagai realisasi untuk mewujudkan tujuan dimaksud, maka Komite diberikan tugas dalam:[17]

a. menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah.

b. memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

c. melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite. Oleh karena itu diharapkan, bahwa dengan adanya Komite Perbankan Syariah akan memberikan angin segar bagi upaya penerapan prinsip syariah dalam operasional perbankan secara lebih murni.

2. Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan

Pengertian mengenai produk bank ini dapat kita jumpai dalam PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 1 angka 5 PBI menyebutkan bahwa Produk Bank, yang selanjutnya disebut Produk, adalah produk yang dikeluarkan Bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai dengan Prinsip Syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada tahap awal berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa-fatwa dimaksud antara lain Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, ketiganya merupakan fatwa dalam produk penghimpunan dana. Sementara untuk produk penyaluran dana juga terdapat fatwa yang dapat dijadikan pedoman, antara lain Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dan seterusnya.

Melihat minat masyarakat yang semakin meningkat serta didorong oleh adanya perkembangan yang terjadi di negara lain, Bank Indonesia kemudian juga mengeluarkan regulasi berupa PBI, antara lain PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI dimaksud pada tahun 2007 dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Ketentuan terbaru sekaligus merupakan perubahan terhadap PBI No. 9/19/PBI 2007, yakni PBI No. 10/16/PBI/2008. PBI ini diundangkan dalam rangka penyesuaiannya dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. PBI No. 10/16/PBI/2008 mengatur mengenai teknis kegiatan usaha Bank Syariah, kemudian untuk produknya diatur dalam PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, produk perbankan syariah dapat kita klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) produk penghimpunan dana; (2) produk penyaluran dana; dan (3) produk di bidang jasa. Penjelasan mengenai ketiga produk tersebut secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana

Sama halnya dengan produk pada perbankan konvensional, produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Implementasi prinsip syariah dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai berikut:

a. Giro. Produk giro dapat menggunakan akad wadiah maupun akad mudharabah. Giro yang menggunakan akad wadiah di dalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang dipakai akad wadiah ad-dhamanah), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad mudharabah dalam operasionalnya maka di dalamya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Pada giro wadiah nasabah terhindar dari risiko kehilangan/berkurangnya dana yang disimpan (jadi lebih safety), sedangkan pada giro mudharabah nasabah menanggung risiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah diperjanjikan di awal.

b. Deposito. Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad mudharabah. Melalui akad mudharabah ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank syariah sendiri.

c. Tabungan. Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya dengan pada giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

2) Produk Penyaluran Dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (financing). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual-beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (historical cost) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin/mark up) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan salam dan istishna adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.

b. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (ujrah) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Varian dari akad sewa-menyewa ini selain berupa pembiayaan ijarah, maka dimungkinkan pihak nasabah untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa dengan penggunaan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli. Yang terakhir ini disebut Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT).

c. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (shahibul maal) kepada nasabah (mudharib) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (nasabah/mudharib) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan sesuai dengan porsi dana/modal masing-masing.

d. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (emergency situation), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akan pinjam-meminjam dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan qardh dan pembiayaan qardh al hasan.

3) Produk Jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada fee sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Akad-akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam produk jasa bank syariah antara lain berupa akad wakalah, akad hiwalah, akad kafalah, akan rahn, akad sharf, dan sebagainya. Penggunaan akad wakalah dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan Letter of Credit (L/C), kemudian akad hiwalah dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa factoring, dan akad kafalah dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.

Keberadaan lembaga keuangan berupa Bank Syariah sebagaimana dikemukakan di atas diharapkan dapat berperan signifikan dalam pembangunan nasional. Kemudian dalam rangka untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek, maka Pemerintah berwenang menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.[18]

Penerbitan SBSN sebagai instrumen keuangan dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan. Melalui penerbitan SBSN ini diharapkan mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan karena potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Institusi lain yang mendukung proses pembangunan adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan. Lembaga-lembaga dimaksud telah mulai menerapkan prinsip syariah dalam operasional kegiatan usahanya.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, menunjukkan bahwa proses pembangunan nasional, khususnya di Indonesia telah didukung oleh Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan. Lembaga-lembaga dimaksud selain dapat beroperasi secara konvensional juga dapat berdasarkan Prinsip Syariah, dimana untuk hal dimaksud telah mendapatkan dasar hukum yang memadahi.

Penutup

Demikian makalah singkat dari kami. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai eksistensi hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional dan implementasinya dalam praktik dalam rangka mendukung proses pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, “Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah, Artikel pada Kajian Studi Ekonomi Islam, http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=34, accesed 28 Januari 2009.

Anonim, Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, Desember 2008, www.bi.go.id, accesed 5 Maret 2009.

Anshori, Abdul Ghofur,(ed), 2006, Begawan Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta: Pilar Media.

-----------------------------, 2009, “Implementasi Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Perbankan di Indonesia”, Makalah yang disampaikan pada Kuliah Perdana Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, 7 Februari 2009.

Arifin, Zainul, 1999, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang dan Prospek, Jakarta: Alvabet.

Azizy, Qodry, 2002, Eklektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta: Gama Media.

Manan, Bagir, 2004, Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Yogyakarta: FH UII Press.

Kabul, Imam, 2005, Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Kurnia Media.

Kaelan, 2008, Dasar Filosofis Ilmu Hukum Dalam Perumusan ‘Nice’ Fakultas Hukum, makalah disampaikan pada lokakarya Perumusan ‘Nice’ Fakultas Hukum UGM dalam Menjawab Tantangan di Masa Depan, 06 Februari 2008.

Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI Press

Usman, Suparman, 2002, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

[1] Sudikno Mertokusumo, 2001, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hal 18.

[2] Imam Kabul, 2005, Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Kurnia Media, hal 8.

[3] Ibid, hal. 8.

[4] Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI Press, hal 162.

[5] Ibid, hal 170.

[6] Bagir Manan, 2004, Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Yogyakarta: FH UII Press, hal xi-xii.

[7] Abdul Ghofur Anshori (ed), 2006, Begawan Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta: Pilar Media, hal vi-viii.

[8] Kaelan, 2008, Dasar Filosofis Ilmu Hukum Dalam Perumusan ‘Nice’ Fakultas Hukum, makalah disampaikan pada lokakarya Perumusan ‘Nice’ Fakultas Hukum UGM dalam Menjawab Tantangan di Masa Depan, 06 Februari 2008, hal 8.

[9] Qodry Azizy, 2002, Eklektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta: Gama Media, hal. xvii.

[10] Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998

[11] Zainul Arifin, 1999, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang dan Prospek, Jakarta: Alvabet, hal 27.

[12] Agustianto, “Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah, Artikel pada Kajian Studi Ekonomi Islam, http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=34, accesed 28 Januari 2009.

[13] Suparman Usman, 2002, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 6.

[14] Abdul Ghofur Anshori, 2009, “Implementasi Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Perbankan di Indonesia”, Makalah yang disampaikan pada Kuliah Perdana Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, 7 Februari 2009.

[15] Lihat Konsideran UU No. 21 Tahun 2008.

[16] Lihat Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998.

[17] Lihat Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

[18] Lihat Pasal 1 angka 1, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2008.

Untukmu Inspirasiku

2009-04-15T00:01:00.000-07:00

Berat terkadang mulut ini berucap

Segalanya hanya bisa dirasakan di hati

Jantung pun tak mau ketinggalan utk ikut merasakan di setiap detaknya

Engkau adl sumber inspirasi di kala suka maupun duka

Walau hal itu diluar kesadaran jiwamu

Apakah memang benar akan ada cinta dari mu kasih?

Walau setitik. itu sudah membuatku memiliki energi kehidupan ini

Ya Tuhan. Benarkanlah kata hati ini, kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini

Anugerahkan lah dia yang sempurna

Yang memiliki cinta yg selalu ku damba

(15th April, 2009. 2.11 p.m)

Just For U

2009-02-13T00:26:00.000-08:00

OH MY LOVE
Song by John Lennon

Oh my love for the first
time in my life,
My eyes are wide open.

Mata yang terbuka, belum tentu ‘terbuka’.

Oh my love for the first
time in my life,
My eyes can see.

Mata yang melihat, belum tentu ‘melihat’.

Maka demi membuka dan mampu melihatnya mata kita,
ada tiga kemampuan yang harus diolah:

I see the wind,
Oh, I see the trees.
Every thing is clear in my heart.

Yang pertama adalah:
Perhatikan pengaruh dari yang tak kasatmata
dalam benda dan kejadian yang kasatmata.
Melihatlah sebagaimana kita percaya
bahwa angin sedang bekerja,
ketika melihat pohonan yang bergoyang.

Mental, rasa, dan bahasa adalah energi tak kasatmata.
Untuk menjaganya dalam kebaikan,
maka lihatlah pengaruhnya pada diri kita sendiri.
Lihatlah pada orang-orang yang berhubungan dengan kita.
Apakah energi itu mengembangkan atau mengempiskan?
Memberdayakan atau menghambat?
Memicu atau melumpuhkan?

I see the clouds,
Oh, I see the sky.
Everything is clear in our world.

Yang kedua:
Melihat bahwa dibalik segala sesuatu yang sementara
ada sesuatu yang lebih abadi.
Yang sementara kadang menutup penglihatan kita
dari yang lebih abadi itu.
Lihatlah bahwa awan akan segera bergeser
dan memperlihatkan langit,
sesuatu yang lebih jauh, namun lebih anggun dan pasti.

Tuhan, serta kekuatan-kekuatannya berupa kasih, bahagia, damai
senantiasa ada untuk disingkapkan.
Orang yang tak menemukan Tuhan,
orang yang amarah, yang nestapa dan rusuh
adalah orang yang lupa atau enggan
menyingkapkan keberadaan itu.

Seperti kisah berikut:
Seorang pencari menemui seorang guru.
“Tuan guru sering bilang bahwa setiap orang bisa hidup dengan penuh cinta.
Saya tidak yakin. Apa tuan guru punya bukti?” tanyanya.

Sang guru tidak menjawab, malah balik bertanya,
“Kamu tahu apa itu ayakan? Atau saringan?”

“Tentu!” jawab si murid mantap.

“Sekarang pulanglah!
Kembalilah ketika kamu sudah mampu mengisi sebuah ayakan dengan penuh air.”
Pesan sang guru.

Selang beberapa minggu, si murid kembali.
Meski gagal dengan berbagai percobaannya, namun ia tampak bersemangat.

“Seperti sudah saya duga.
Bagaimana pun cara saya mengisi ayakan dengan air,
hasilnya pasti sia-sia.” Ujarnya.

Sang guru kemudian mengajaknya ke pinggiran danau.
Di sana ia lemparkan ayakan ke tengah-tengahnya.

“Masih tidak percaya bahwa ayakan itu bisa penuh dengan air?”
tanyanya.

Lalu melanjutkan:
“Hati dengan keraguan layaknya seperti ayakan,
bolong di sekujur tubuhnya.
Tidak akan menampung apapun yang diberikan kepadanya.
Apalagi materi halus lembut semacam cinta, kebajikan bahkan keilahian.
Maka jalan paling pasti untuk dipenuhi
adalah cemplungkan dirimu ke Lautan Energi itu!”

Oh my love for the first
time in my life,
My mind is wide open.

Oh my lover for the first
time in my life,
My mind can feel.

Pikiran harus diberi perspektif untuk menerima yang benar.
Untuk merasakan yang seharusnya dirasakan.

I feel the sorrow,
Oh, I feel dreams.
Everything is clear in my heart.

Terakhir:
Semua kejadian,
bahkan yang duka, yang buruk, yang pedih
selalu mengandung harapan.
Maka sesungguhnya dibalik setiap kesulitan ada kemudahan.
Sekali lagi: Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan.
Seperti duka cita yang akan purna menjadi mimpi-mimpi penuh bunga.

I feel life,
Oh, I feel love.
Everything is clear in our world.

Bila kita hidup, maka seharusnya hadir.
Bila kita hadir dalam hidup, maka seharusnya bisa merasakan cinta.
Dengan cinta, semua kegelisahan dan dosa pupus.
Karena tak ada ruang bagi kalbu yang berisi Tuhan
-Yang Maha Cinta itu-
luang untuk ketidakbaikan.

Dan tak ada yang Tuhan ciptakan
sia-sia!

Cinta Cuma Satu

2009-02-09T22:28:00.000-08:00

Ku kenal lagu ini dari kamu
Lagu yang menurutku dalam banget maknanya
Bait demi bait lagu ku nikmati
Karena emang pas banget dengan suasana hatiku saat ini

Aku kan tetap setia, walau terkadang perih masih tetap terasa
Aku yakin bahwa apa yang kualami adalah salah satu anak tangga yang harus kulalui
Untuk kamu, percayalah bahwa cinta ini hanya milik mu
Hati ini hanya satu, dan sudah kuberikan kepadamu
Teriring doa yang tulus, aku benar-benar cinta ma kamu

Ku awali 2009 dengan penuh impian dan optimisme

2009-01-09T00:26:00.000-08:00

Tak terasa dah hari ke 9 berlalu di tahun 2009. Segudang mimpi dan harapan telah kutuliskan dalam notebook and otak bawah sadarku. Langkah demi langkah dah aku tempuh, walau berat, licin, dan berliku. Tapi aku gak akan menyerah, melainkan menghadapinya. Aku akan menjadi climber, layaknya pendaki mount everest yg tidak akan berhenti sebelum mencapai puncak.

Oh Tuhan, mudahkanlah dan ikhlaskanlah hati ini menjalani semuanya. Jadikanlah diri ini seorang yang sabar dan tawakal, namun tetap terus-menerus menjalani hidup yang bermanfaat dan bermakna.

So, dengan pertolonganmu ya Allah ku izinkan diriku untuk meraih segala hal yang kuinginkan.

Detik ini dan seterusnya semoga menjadi lebih baik adanya. Amin

Sebuah catatan akhir tahun.....

2008-12-29T22:59:00.000-08:00

2008 ternyata dah mau habis. Tidak terasa waktu satu tahun ternyata berlalu begitu cepatnya. Diakhir tahun ini pula usiaku bertambah satu tahun, namun juga berkurang satu tahun jatah hidupku di dunia ini.

Banyak kejadian yang telah aku alami di tahun ini. Ada suka, ada duka. Ada cinta, namun juga masih diliputi kecemburuan. Entah kapan aku bener2 menjadi aku yang sesungguhnya. Tak henti-hentinya aku mencoba berbuat yg terbaik untuk diri ini dan untuk orang lain, sambil terus berharap Dia (Allah) akan memberi yang terbaik dari-Nya kepada hamba-Nya yg lemah ini.
Tahun 2008 pula aku menemukan seseorang scr g sengaja, namun dari dirinya aku menjadi mengerti apa arti cinta itu. Mungkin baru kali ini aku bener2 merasa spt orang gila. Ya tapi itulah memori 2008 yang paling membekas dalam hati ini.

2009, yang tinggal beberapa detik lagi akan ku sambut dengan penuh optimisme dan semangat. Tahun dimana pesta demokrasi akan berlangsung aku berupaya untuk mendapatkan 3 hal yg terpenting dalam hidupku. Aku ingin lulus studi S2 ku (semoga bisa mjd lulusan terbaik), Aku ingin meraih cita2ku yakni sbg akademisi di UGM, dan ending dari itu semua aku ingin mendapatkan kamu yang selama ini aku kagumi dalam setiap sisi.

Ya Allah wujudkanlah keinginan hamba-Mu ini. Semoga 2009 benar-benar menjadi The year of victory. Amin

Islamic Finance Training

2008-12-13T00:42:00.000-08:00

KAJIAN HUKUM DAN PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA[1]

Oleh:

Khotibul Umam[2]

Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Adapun keberatan Islam terhadap lembaga keuangan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary) atau fungsi lainnya, melainkan karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang, yakni unsur perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), bunga (riba), suap-menyuap (ryswah), dan bathil.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal dalam rangka memberikan solusi mengenai hal dimaksud, menawarkan jalan keluar berupa penggunaan akad-akad tradisional Islam dalam operasional lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan. Realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan akad-akad dimaksud atau yang lebih dikenal dengan penerapan prinsip syariah mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-Undang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga dimaksud.

Berdasarkan pada beberapa hal tersebut: bagaimana hukum positif mengatur praktik lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan dan pengaruhnya bagi praktik bisnis syariah akan menjadi bahasan dalam makalah ini.

Regulasi Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Lembaga Keuangan dibedakan menjadi dua macam, yakni:Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKB terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan LKBB terdiri dari Asuransi, Dana Pensiun, Reksa Dana, Pegadaian, dan Pasar Modal. Selain itu Indonesia juga mengenal Lembaga Pembiayaan berupa Modal Ventura dan Perdagangan Surat Berharga, serta Perusahaan Pembiayaan berupa Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), dan Kartu Kredit (Credit Card).

1. Perbankan Syariah

Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan dari lembaga-lembaga dimaksud awalnya dilaksanakan di sektor perbankan yang ditandai dengan berdirinya Bank Mumalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, sebagai bank umum pertama kali yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Penerapan prinsip syariah dalam perbankan semakin dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini mempertegas, bahwa bank berdasarkan pengelolaanya terdiri dari bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, UU No. 10/1998 menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu suatu sistem yang memperbolehkan bank umum konvensional memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan diintrodusirnya konsep office chaneling, yakni semacam counter layanan syariah yang tedapat di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal demikian dapat kita temukan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (lending), jasa (services), dan produk di bidang sosial. Di era UU No. 10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Perkembangan berikutnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21/2008, antara lain yakni menyangkut pemisahan (spin-off) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah.

Produk perbankan syariah sebagaimana tersebut di atas secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (lending), jasa (services), dan produk di bidang sosial. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana

Sama halnya dengan produk pada perbankan konvensional, produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro[3], deposito[4], sertifikat deposito[5], tabungan[6] dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Implementasi prinsip syariah dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai berikut:

a. Giro. Produk giro dapat menggunakan akad wadiah maupun akad mudharabah. Giro yang menggunakan akad wadiah di dalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang dipakai akad wadiah ad-dhamanah), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad mudharabah dalam operasionalnya maka di dalamya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Pada giro wadiah nasabah terhindar dari risiko kehilangan/berkurangnya dana yang disimpan (jadi lebih safety), sedangkan pada giro mudharabah nasabah menanggung risiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah diperjanjikan di awal.

b. Deposito. Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad mudharabah. Melalui akad mudharabah ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank syariah sendiri.

c. Tabungan. Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya dengan pada giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

2) Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual-beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (historical cost) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin/mark up) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan salam dan istishna adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.

b. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (ujrah) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Varian dari akad sewa-menyewa ini selain berupa pembiayaan ijarah, maka dimungkinkan pihak nasabah untuk memiliki barang yang disewa diakhir masa sewa dengan penggunaan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli. Yang terakhir ini disebut Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT).

c. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (shahibul maal) kepada nasabah (mudharib) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (nasabah/mudharib) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

d. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (emergency situation), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akan pinjam-meminjam dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan qardh dan pembiayaan qardh al hasan.

Sebagai tambahan dapat ditegaskan bahwa dalam produk penyaluran dana bank syariah berupa pembiayaan berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan jaminan oleh bank, kecuali pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah secara fikih tidak mengenal adanya jaminan, mengingat pengaturan mengenai risiko bagi bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah selaku pengelola dana (mudharib) sudah jelas. Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pembiayaan bank menanggung risiko akan kehilangan dana (financial risk), sementara nasabah menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atas jerih payahnya. Hal ini berlaku sepanjang nasabah telah menjalankan fungsi pengelola dana dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perjanjian, dan penuh iktikad baik. Apabila terbukti nasabah melakukan penyimpangan, maka ia pun dapat dituntut untuk menanggung risiko finasial, bahkan dapat dituntut ganti rugi.

Pada praktik perbankan syariah di Indonesia, jaminan (collateral) atas pembiayaan mudharabah bisa dipastikan merupakan suatu keniscayaan. Argumentasi hukum yang dapat diberikan adalah karena bank adalah lembaga keuangan yang harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudential principle), dimana salah satu unsur untuk melaksakan prinsip itu adalah diperlukannya adanya jaminan terhadap kredit/pembiayaan yang diberikan bank. Prudential banking dan kekhawatiran terhadap moral hazard merupakan alasan utama mengapa pada pembiayaan mudharabah juga mensyaratkan adanya jaminan tertentu yang harus disediakan oleh nasabah di samping jaminan utama berupa keyakinan bank bahwa nasabah akan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

3) Produk Jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada fee sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Akad-akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam produk jasa bank syariah adalah akad wakalah, akad hiwalah, akad kafalah, akan rahn, akad sharf, dan sebagainya. Misalnya penggunaan akad wakalah dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan Letter of Credit (L/C), kemudian akad hiwalah dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa factoring, dan akad kafalah dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.

4) Produk di Bidang Sosial

Bank syariah merupakan institusi yang mengemban fungsi bisnis (tijarah) dan fungsi sosial (tabarru’). Realisasi fungsi bisnis berupa penyediaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan dalam rangka fungsi sosial terelisasi dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Terdapat sekitar 16 PBI yang diamanahkan oleh UU No. 21/2008. Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:[7]

1. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.

4. PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

5. PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Penerapan prinsip syariah dalam LKBB dapat kita lihat pada lembaga asuransi, reksa dana, dan pasar modal. Sementara untuk dana pensiun dan pegadaian pengaturan mengenai penerapan prinsip syariah dalam hukum positif sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Untuk itu pada bagian ini secara singkat angkat membahas pada tiga lembaga dimaksud.

Pertama, Asuransi. Asuransi konvensional mendasarkan pada prinsip pengalihan risiko (risk transfering). Hal ini yang membuatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, di mana di dalamya kita jumpai unsur yang dilarang dalam Islam yakni unsur spekulatif (maisyir). Sementara asuransi berdasarkan prinsip syariah menghendaki adanya unsur tolong-menolong (ta’awun antar sesama) dan menghindari unsur spekulatif dimaksud.

Prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur gharar, maisyir, dan riba dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut:[8]

1. Akad dalam asuransi

a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru’.

b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.

c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;

b) Cara dan waktu pembayaran premi;

c) Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

2. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah & tabarru’, adalah sebagai berikut:

a. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemegang polis).

b. Dalam akad tabarrru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Hukum positif yang mengatur mengenai asuransi adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pengaturan mengenai asuransi syariah secara tegas baru dijumpai dalam PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Seperti halnya di perbankan, PP No. 39/2008 juga memberikan kesempatan bagi Perusahaan Asuransi/Reasuransi Konvensional untuk menyelenggaran layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS di kantor pusatnya.

Kemudian secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kedua, Reksa Dana dan Pasar Modal. Reksa Dana dan Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah selain mendasarkan pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khusus untuk operasionalnya mendasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 130/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-131/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

3. Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu: Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Modal Ventura (Venture Capital), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), Perdagangan Surat Berharga, dan Kartu Kredit (Credit Card).

Namun dalam perkembangannya, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa termasuk dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi empat bidang, yakni leasing, factoring, consumer finance, dan credit card. Sedangkan dua yakni venture capital dan perdagangan surat berharga masuk dalam pengertian lembaga pembiayaan.

Akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan modal ventura yakni akad bagi hasil berupa akad mudharabah dan akad musyarakah. Namun mengingat karakteristik modal ventura yang menghendaki adanya hands-on management dari Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, maka menurut hemat penulis akad musyarakahlah yang paling sesuai. Untuk itu dapat berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Kemudian untuk perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK sudah mengeluarkan paket regulasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun lingkup pengaturan dari Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah antara lain meliputi: (1) pengaturan yang terkait sumber pendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah Muqayyadah, pendanaan Mudharabah Musytarakah dan pendanaan Musyarakah; (2) pengaturan yang terkait dengan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam dan Istishna’; (3) kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah; dan (4) kewajiban pelaporan.

Sedangkan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Regulasi yang terkait dengan jenis-jenis akad nantinya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Implikasinya Terhadap Praktik

Berdasarkan pada pemaparan singkat di atas, terlihat bahwa penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, termasuk lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan telah mendapatkan dasar hukum yang memadai. Pelan tapi pasti secara hukum telah ada upaya menuju penerapan prinsip-prinsip universal tersebut dalam operasional kegiatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia perkembangan mengenai ekonomi syariah dapat kita bagi menjadi tiga tahap, yakni: tahap pengenalan (introduction), tahap pengakuan (recognition), dan terakhir tahap pemurnian (purification).

Tahap pengenalan untuk perbankan syariah yakni melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Tahap pengakuan mendasarkan pada UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, yakni menegaskan bahwa bank berdasarkan operasionalnya terdiri dari bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian saat ini dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia akan memasuki tahap pemurnian.

Lembaga hukum yang nantinya akan berdampak signifikan bagi perkembangan bank syariah di Indonesia menurut penulis adalah pemisahan (spin-off) terhadap UUS yang ada di bank konvensional untuk kemudian dijadikan menjadi Bank Umum Syariah, yang merupakan legal entity mandiri. Spin-off dimaksud dapat dilaksanakan secara sukarela dan wajib bagi bank-bank yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Adanya Komite Perbankan Syariah yang mempunyai tugas utama melakukan penelaahan terhadap fatwa DSN-MUI yang akan dijadikan PBI juga akan berpengaruh terhadap tahapan ini.

Sementara untuk LKBB, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru sampai pada tahap kedua yakni tahap pengakuan (recognition). Implikasinya secara kasat mata adalah pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk secara kelembagaan sehingga adanya anggapan bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.

Penutup

Demikian paparan singkat mengenai aspek hukum lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ada di Indonesia. Langkah terpenting yang harus kita lakukan saat ini adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai lembaga-lembaga bisnis syariah tersebut, mengenai produk dan manfaatnya. Adanya diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memilih sarana investasi yang tepat, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Reference:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN MUI No. 21 DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

www.bi.go.id, accesed 20 November 2008

www.depkeu.go.id, accesed 24 November 2008

www.bapepam.go.id, accesed 24 November 2008

www.sharialearn.com, accesed 25 November 2008

[1] Disampaikan pada Sekolah Syariah, Islamic Law Forum Fakultas Hukum UGM, Jumat, 12 Desember 2008.

[2] Mahasiswa S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM dan Resources pada Pusat Khasanah Hukum dan Praktik Bisnis Syariah, www.sharialearn.com.

[3] Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

[4] Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

[5] Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

[6] Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

[7] www.bi.go.id, accesed 20 November 2008.

[8] Fatwa DSN MUI No. 21 DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Aku percaya kamu

2008-10-30T01:39:00.000-07:00

Judul lagu dr d'masive
Sebuah lagu yg menurutku dipersembahkan khusus bagi kita yang sedang mencintai
Dalam cinta sudah seharusnya didasari oleh sebuah kepercayaan
Dengan kepercayaan itulah kita akan menikmati indahnya cinta
Walaupun seringkali banyak perkataan dari orang lain yang g mengenakkan
Atau bahkan kita sendiri yang hampir mati karena dibakar oleh rasa cemburu yang berlebihan

Untuk itu, aku percaya ma kamu
Cinta ini akan berakhir indah pada waktunya
Dan semoga kamu pun percaya aku
Dalam setiap detik hidup dan perjuanganku hanya untuk mu
Wahai cintaku

Karena kamulah aku ada

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI KONSUMEN JASA PERBANKAN

2008-10-22T22:59:00.000-07:00

Oleh: Khotibul Umam, S.H.

A. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Rasio diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.[1] UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.[2]

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in customer), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).[3]

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai klausula baku. Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain adalah dengan diintrodusirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Berdasarkan pada hal-hal dimaksud, maka Penulis tertarik untuk mengangkat tema perlindungan konsumen di bidang perbankan ke dalam karya tulis ini. Untuk itu judul yang penulis angkat adalah Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Konsumen Jasa Perbankan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masalah teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan?

C. ANALISISI DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UUPK bukan satu-satunya yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelumnya telah ada peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 KUHP, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.[4]

Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi urgen, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud.

Keberatan terhadap perjanjian standar yaitu: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan kalaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.[5]

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.[6] Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian dimaksud.[7]

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi UUPK memberikan pengaturan mengenai klausula baku, yaitu sebagai berikut:[8]

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain sebagai berikut:[9]

1) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.

2) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.

3) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.

4) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, kaitannya dengan perjanjian standar diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir dispute yang berkepanjangan di kemudian hari.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan

Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah tidak hanya UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat sehingga perlu melaksanakan prinsip kepercayaan (fiduciary principle).

Kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.[10]

Amanat dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabiltas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.[11]

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008[12] dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.[13]

Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005, mendefinisikan Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, yaitu sebagai berikut:

a) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.

b) Setiap Nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.

c) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.[14]

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan menurut Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.

b) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan, yaitu sebagai berikut:[15]

a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;

b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;

c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;

d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;

e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan

f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat:[16]

a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan

b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari UUPK terletak pada adanya kewajiban bagi bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku.

2) Perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari peraturan perundang-undangan perbankan, yakni adanya kewajiban bank menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah deposan terhadap simpanannya dan adanya hak nasabah melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah, dan cepat.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan Penulis menyarankan bahwa untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah dapat ditempuh langkah-langkah antara lain: (1) Pihak perbankan dengan bekerjasama dengan lembaga konsumen secara bersama-sama dapat merumuskan klausula yang memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak melanggar unsur kepatutan; (2) Adanya hak nasabah mengajukan segala hal yang merugikannya kepada Lembaga Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, maka pihak bank perlu memberikan penjelasan mengenai hak-hak nasabah dan jika perlu mencantumkan agreement to mediate dalam perjanjian kredit/pembiayaan, serta rekening simpanan nasabah deposan.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, Johannes, 2004, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Bandung: PT. Revika Aditama.

Nasution, Az., 2003, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42”, Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan.

Rajagukguk, Erman, dkk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: CV. Mandar Maju.

Shofie, Yusuf, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Untung H. Budi, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.

[1] Az. Nasution, 2003, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42”, Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan.

[2] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 17

[3] Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 32-33.

[4] Erman Rajagukguk, dkk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: CV. Mandar Maju, hal vi.

[5] H. Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal 38.

[6] Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Bandung: PT. Revika Aditama, hal 47.

[7] Ibid, hal 47.

[8] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

[9] Ibid, hal 42.

[10] Pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

[11] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

[12] PBI 10/10/PBI/2008 merubah ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 PBI No. 7/7/PBI/2005.

[13] PBI No. 10/1/PBI/2008 merubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 PBI No. 8/5/PBI/2006.

[14] Pasal 1 angka 5 PBI No. 8/5/PBI/2006

[15] Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006

[16] Pasal 9 PBI No. 8/5/PBI/2006

Met Idul Firi

2008-10-08T01:51:00.001-07:00

Sebulan kita menggembleng diri

Berharap menjadi manusia taqwa nan sempurna

Harapan itu Insya Allah jadi kenyataan

Jika kita minta, yakin, dan terima dari-Nya

Sudah saatnya kita ber azzam utk lebih baik

Detik ini dan seterusnya

Ya Allah kembalikan aku seperti semula

Sosok manusia yang bersih tanpa dosa

Minal Aidin wal Faizin Mhn maaf lahir dan batin

Tips dalam Berdoa

2008-09-11T23:36:00.000-07:00

Kita terkadang mau protes sama Tuhan, kenapa sih kita yang rajin berdoa kok malah kualitas hidup kita kalah dengan yang lain yang "tidak pernah" berdoa, apa yang salah dengan semua ini?

Doa adalah permohonan kepada Tuhan yang pada dasarnya pasti dikabulkan. Hal ini adalah janji Allah: "Berdoalah kepadaku maka niscaya akan Aku penuhi doamu itu"
Hal ini mungkin disebabkan oleh suatu keadaan hati dan pikiran yang tidak yakin terhadap apa yang kita minta. Mulut memang meminta sesuatu, tetapi hati berkata ah itu tidak mungkin. Maka yang dikabulkan adalah yang tidak mungkin itu sehingga kita pun tidak mendapatkannya. Jadi Allah akan mengabulkan apa yang benar-benar diyakini dan menjadi fokus dalam hati seorang hamba-Nya.

Dalam bukunya Quantum Ikhlas, Erbe Sentanu memberikan 3 kata kunci untuk suksesnya sebuah doa, yaitu: permintaan, keyakinan, dan sikap menerima. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Permintaan: bahwa dalam meminta kepada Tuhan hendaknya kita fokus dan konkrit, serta dalam bentuk present tense. Jadi jangan ada kata-kata akan, nanti, dst. Lakukan hal ini dengan khusyuk, yakni ketika kita berada dalam kondisi gelombang otak alfa (alphamatic brain wave). Pada kondisi seperti itu, maka kita terhubung dengan dimensi Ketuhanan sehingga hasilnya pun lebih optimal. Sebagai muslim kondisi alpahametic dapat diperoleh ketika suasana benar-benar hening, misalnya saat2 1/3 malam yang akhir. Maka Allah pun berfirman: Dan pada malam hari, bertahajudkan kepada-Ku, maka kamu akan diangkat ketempat kedudukan yang mulia di sisi-Nya.
2. keyakinan: dalam berdoa kita harus yakin, fokuskan bahwa doa kita pasti di dengar olehnya. Keyakinan letaknya di hati, maka jangan ada sedikitpun rasa ragu. Karena kalau ragu maka keraguan itulah yang akan terkabulkan. Suatu hukum alam menyatakan bahwa kebodohan yang yakin dapat mengalahkan kepintaran yang ragu-ragu. Hal ini pun berlaku pada saat kita berdoa.
3. Penerimaan: bagian ketiga inilah yang paling sulit, karena kita dituntut merasakan sudah menerima apa yang kita minta. Meskipun secara fisik hal itu belum ada. Namun pada dasarnya dalam bentuk imateriil apa yang benar-benar kita minta dengan fokus itu sudah ada, tinggal nunggu saat hal tersebut menjadi padanan fisiknya.

Hukum tarik-menarik (the law of attraction) berlaku di sini, intinya adalah bahwa kita akan menarik apa yang benar-benar kita inginkan dengan fokus.

Gunakan moment Ramadhan ini untuk benar-benar berdoa, memohon kepada-Nya dengan fokus dan hati yang ikhlas. Insya Allah akan terkabulkanlah doa-doa kita. Amin

It can inspire you

2008-09-08T23:58:00.001-07:00

MT Space #3: SESUMBAR

“Seekor naga yang tidak memberikan sayap pada hatinya

tidak akan pernah terbang.”

~ Ron Rubin & Stuart Avery Gold, Dragon Spirit

Rasanya telah menjadi legenda, seseorang dengan status drop-out dari kesarjanaannya, membayangkan dari sebuah garasi, bahwa semua meja ditongkrongi komputer pribadi. Orang ini menyalip dengan super cepat majikan yang pernah mempekerjakannya, sang raksasa biru IBM, dan membuatnya menyesal karena meremehkan impiannya itu. Sekarang dialah orang terkaya dunia, yang baru pensiun untuk fokus mengembangkan yayasan sosial atas namanya sendiri dan istrinya. Orang berkacamata tebal ini ada di benak setiap orang sebagai model perjuangan kemakmuran. Dialah Bill Gates yang melesat bersama Microsoftnya.

Pada suatu ketika ada seseorang dengan porsi tubuh tinggi besar namun lamunannya tidak lebih dari seorang remaja puber. Membayangkan minum kopi enak dalam suasana romantik café-café Eropa. Orang itu sekarang memimpin 11.000 kedai kopi di seluruh dunia, dan tak lain namanya adalah Howard Schultz pemilik Starbucks.

Di lain waktu dan tempat seorang murid sesumbar kepada professornya, bahwa ia bisa menyalin semua halaman situs internet dalam waktu singkat. Setahun berlalu, ternyata ia baru mampu mengcopy kurang dari seperlimanya. Namun lanjutan sesumbarnya yang ‘ingin membuat semua informasi di dunia dapat diakses dan digunakan secara cuma-cuma’ kemudian menghasilkan tool luar biasa, yang sekarang menjadi bisnis dengan nilai berkali lipat kapitalisasi pasar modal Indonesia. Orang sembarangan itu adalah Larry Page, salah satu pendiri mesin pencari google.com, perusahaan yang hidup dan berjaya dari periklanan namun tak pernah beriklan.

Impian, lamunan dan sesumbar bisa jadi dinilai banyak orang sebagai suatu bentuk kebodohan. Namun Mr. Mario Teguh mempermaklumkan sebuah hukum alam yang sering terlupakan bahwa:

Sebuah kebodohan yang yakin

akan selalu mengalahkan

kepandaian yang ragu-ragu.

(I Am Easy Like Sunday Morning, Mario Teguh)

Dari banyak contoh di atas, sebuah pencapaian tidak serta merta sangat butuh rasionalitas dari cita-cita. Tidak juga sangat tergantung dari derajat kepandaian, apalagi yang beratribut ragu-ragu. Impian, lamunan atau sesumbar hanya perlu suplemen keberanian demi mencari jalan-jalan yang akan membentuknya. Dalam ujarannya yang lain tidak salah bila Mario Teguh menamalainkan kebodohan yang yakin itu sebagai suatu keberanian. Coba simak ujaran berikut:

Penemuan-penemuan besar dalam kehidupan ini

hanya mungkin dicapai oleh pribadi-pribadi berani

yang berlaku seperti kapal-kapal yang berangkat

mengarungi perangai tak terduga lautan lepas,

dan bukan oleh kapal yang memilih

untuk tidak meninggalkan

kenyamanan pelabuhan.

(Do You Know?, Mario Teguh)

Tapi tentu bukan hanya keberanian yang menjadi tantangan para penemu dan pencipta besar di dunia ini. Pada prosesnya akan ada jeda panjang dari kesetengah-penuhan, dari kebelum-adaan bukti, dari langkah yang mungkin sempoyongan, yang pada gilirannya bisa mengundang cemooh bahkan peremehan dan caci maki. Namun orang dengan visi besar akan tetap berjalan, di sela kelelahannya memburu dan berlari menuju sesuatu di ujung itu. Meski masih entah, dia akan berlaku seperti siput di bawah ini:

Di suatu hari di awal musim semi, seekor siput memulai perjalanannya memanjat sebuah pohon ceri. Beberapa ekor burung di sekitar pohon itu melihat sang siput dengan pandangan aneh.

"Hei, siput tolol," salah seekor dari mereka mencibir, "Pikirmu kemana kamu akan pergi?"

"Mengapa kamu memanjat pohon itu?" bertanya yang lain."Di atas sana tidak ada buah ceri."

"Pada saat saya tiba di atas sana," jawab sang siput tenang, "Pohon cerinya sudah berbuah." (PUF, 0908)

I Always Trust in You

2008-09-05T01:56:00.001-07:00

Bila kita masih percaya Tuhan
Hidup ini masih penuh harapan
Dan apabila kita masih saling percaya
Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan

Ku berikan cinta tulusku kepadamu
Ayah, Ibu, dan seseorang yang singgah di hatiku.

I always trust in you, n hope that i have a chance to make you better.

Maka akan ku kejar semua mimpi2ku
Karena aku yakin Tuhan dan seluruh alam semesta ini akan bersatu untuk membantuku.

Baca deh

2008-09-04T21:35:00.001-07:00

Aku sibuk, karena itu aku ada!

Tahun ini adalah tahun yang menyadarkan kebutuhan saya akan ‘kelambanan’. Dan sebagaimana diungkapkan Paolo Coelho di dalam masterpiecenya ‘The Alchemist’: kalau kita menghendaki sesuatu secara sungguh-sungguh, alam semesta akan bahu membahu mewujudkan kehendak itu, maka berbagai momentum yang saya temui di tahun ini pun adalah momentum-momentum yang mengungkap lebih lengkap tentang kesadaran menjadi ‘lamban’ itu. Di puncak momentum, di perpustakaan kecil milik sebuah lsm jakarta, saya menemukan sebuah buku yang sangat menggugah, Success Intelelligence: Timeless Wisdom for a Manic Society. Buku yang ditulis psikolog penggagas happines project, Robert Holden, Ph.D. Saya kemudian mencari buku tersebut di hampir semua toko buku yang menjual buku-buku impor, namun sudah tak kebagian. Dengan terpaksa saya memberanikan diri meminjamnya dari perspustakaan lsm itu, dan melakukan dosa yang kesekian kali: memfotokopi.

Di hampir setiap bagian, Holden memberikan quote-quote. Yang sangat menarik, di bawah bab ‘Busy Generation’, dia menulis:

Busy, busy, busy, busy, busy, busy…dead!

Dan di akhir paragraf pertama bagian ini, Robert memberi question tag: Aren’t we all? Bahwa kita semua sepenuhnya merupakan anggota ‘Generasi Sibuk’? Yang sepanjang hidupnya sibuk, lalu tahu-tahu mati!

Ciri pertama yang diindikasi Holden, adalah di dalam ucapan salam kita. Dulu, setelah kata halo, biasanya kita menambahkan kata-kata manis semacam: Senang sekali kita bisa bertemu! Nice to meet you! Sekarang, hampir di setiap perjumpaan yang keluar adalah kalimat: Lagi sibuk apa? Wah pasti sibuk nih!

Menurut tafsiran saya tambahan di salam kita dulu lebih humanis, karena kalimat itu seperti sedang menghargai kehadiran masing-masing kita di hadapan orang lain. Bahwa momen pertemuan adalah momen yang menggairahkan, mengandung chemistry. Di salam jenis kedua, yang seringnya menyudutkan kita untuk mereka-reka kesibukan, cenderung memaksa orang menjawab: Ya, lagi sibuk bla-bla-bla… Dan sudah merasuki pikiran banyak orang bahwa menjawab ‘Tidak’ adalah memalukan, menandakan kemalasan, tidak punya, tidak penting, kurang sukses, dan sejenisnya.

Kesibukan memang sesuatu yang tak bisa dihindari. Kesibukan yang sehat adalah yang sewaktu-waktu, bukannya ‘secara permanen sibuk’. Kesibukan menjadi gaya hidup, menjadi simbol status. Kita kemudian menjadi orang sibuk atau mencari-cari kesibukan. Setiap saat kita siap untuk menyatakan atau menjawab: Aku sibuk! Dengan meminjam silogisme Descartes, generasi sibuk senantiasa komat-kamit mantra: Aku sibuk, oleh karena itu aku ada! Sibuk adalah kebaikan. Menjadi sangat sibuk lebih baik lagi, laksana manusia unggul.

Namun kenyataanya lebih banyak terbalik. Kesibukan menjauhkan dari hidup atau menghalangi menikmati kehidupan, kata lain dari kebahagiaan. Bahkan sebuah proverbia menyatakan: hidup adalah apa yang terjadi ketika kesibukan mereka-reka rencana lain. Hidup hadir di luar kesibukan. Generasi sibuk terdorong oleh optical success, sebuah pencarian kesuksesan, namun tidak pernah benar-benar merasakan. Kita memperoleh banyak hal, namun menjadi sangat sibuk untuk sekedar menikmatinya. Kita mungkin mempunyai rumah, namun tersiksa dengan kesibukan demi membayar angsurannya, sehingga waktu berkualitas di rumah tidak pernah ada. Kita mempunyai suami/istri, namun sangat lelah untuk bisa mengolah cinta. Kita mempunyai anak, yang tanpa disadari sangat cepat menjadi dewasa. Akhirnya untuk bahagia pun, kita menjadi terlalu sibuk.

Robert J Shiller, professor ekonomi di Yale University pernah menulis: Kemampuan memfokuskan perhatian kepada hal-hal yang penting adalah karakteristik utama dari kecerdasan. Kesibukan permanen, menurut Holden, bukan hanya ketidakcerdasan, melainkan kegilaan. Contoh yang umum ia lihat misalnya di beberapa perusahaan di Wall Street apa yang disebut manuver ‘The Double Jacket’. Untuk memperlihatkan kepada para boss sebagai orang beretos ‘start early and finish late’, karyawan selalu membawa jaket cadangan, yang hanya disimpan di atas bahu kursi kerjanya.

Lalu apa yang mesti dilakukan? Jalan pertama adalah mematahkan berbagai mitos tentang kesibukan, yakni: bahwa kesibukan bukanlah kesuksesan yang nyata; kesibukan bukanlah tujuan kita; kesibukan tak mengandung nilai implisit; kesibukan sangat tidak produktif; dan kesibukan tidaklah people-friendly.

DAN saking saya tak ingin terjebak dalam kesibukan, saya stop curhatnya sampai sini… Hidup yuk! ***

Resource:

Peri Umar Farouk

Curriculum Vitae

2008-08-25T18:06:00.001-07:00

Khotibul Umam, S.H sedang menyelesaikan S2 Magister Ilmu Hukum UGM, aktif sebagai asisten dosen FH UGM, peneliti dan kontributor pada lembaga Pusat Khasanah Hukum dan Praktik Ekonomi Syariah (www.sharialearn.com).

Pengalaman Mengikuti Training/Seminar/Workshop di bidang Ekonomi Syariah:

1. Workshop, Upaya Pemberdayaan Filantropi dan Keuangan Publik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer, yang diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam bekerjasama dengan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta, 19 Maret 2008.

2. Pelatihan Pembuatan Kontrak Perbankan Syariah (Mudharabah & Murabahah), yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Islam FH UGM dan Magister Kenotariatan FH UGM (Ruang Multimedia FH UGM, 20 Januari 2007).

3. Pelatihan Aspek Legal Perbankan Syariah, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Islam FH UGM dan Magister Kenotariatan FH UGM (Ruang Multimedia FH UGM, 26 Agustus 2006).

4. Pelatihan Nasional: Pembuatan Kontrak dalam Praktek Perbankan Syari’ah, yang diselenggarakan atas kerjasama BASYARNAS DIY-BANK INDONESIA-STEI YOGYAKARTA-UAD-UII-UMY (Hotel LPP Yogyakarta, 20-21 Mei 2006).

Penyuntingan dan Editing Buku-Buku Hukum Ekonomi Syariah, yang telah terbit yaitu:

1. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Citra Media, Yogyakarta: 2006)

2. Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan (UII Press, Yogyakarta: 2007)

3. Perbankan Syariah di Indonesia (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2007)

4. Payung Hukum Perbankan Syariah: UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia (UII Press, Yogyakarta: 2007)

5. Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia (UII Press, Yogyakarta: 2007)

6. Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia (Kreasi Total Media, Yogyakarta: 2008)

7. Tanya Jawab Perbankan Syariah (UII Press, Yogyakarta: 2008)

8. Kapita Selekta Perbankan Syariah (UII Press, Yogyakarta: 2008)

Artikel/Karya Ilmiah

1. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Ganda (Dual Banking System) di Indonesia (Karya Tulis untuk Lomba Karya Tulis Perbankan Syariah Dalam Rangka Milad Ke-7 BNI Syariah, 2007).

2. Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Artikel untuk Lomba Penulisan Artikel Perbankan Syariah Mahasiswa se-Jawa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Semarang, 2007).

3. Optimalisasi Peranan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Produktif Bagi Sektor Usaha Kecil-Menengah (Artikel untuk Lomba Penulisan Artikel Perbankan Syariah Mahasiswa se-Jawa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Semarang, 2007).

4. Urgensi Amandemen Terhadap UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Dalam Rangka Akselerasi Perkembangan Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia (Lomba Karya Tulis HUT ke-40 BUMIDA BUMIPUTERA, 2007).

5. Catatan Kritis Terhadap PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Rekomendasinya (Lomba Penulisan Artikel Mediasi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Majalah InfoBank, 2008).

6. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus FIF Syariah, Yogyakarta)-Paper Kuliah Magister Ilmu Hukum FH UGM.

ARTIKEL

2008-08-14T19:38:00.000-07:00

ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most heavy regulated industry in the world. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (fiduciary relation).[1]

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu “ragu” lagi mengenai boleh/tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (maisyir), unsur ketidakpastian/keraguan (gharar), unsur bunga (interest/riba), dan unsur kebathilan.[2]

Dalam kegiatan operasionalnya perbankan harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, antara lain prinsip kepercayaan (fiduciary principle). Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat esensial, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya rush atau penarikan dana masyarakat secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada saat krisis moneter 1997 lalu. Pada waktu itu banyak bank yang kolaps, sehingga pemerintah terpaksa melakukan proses likuidasi terhadap sejumlah bank yang bermasalah. Sementara itu bank syariah yang ada pada waktu itu yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) terbukti mampu bertahan dan termasuk bank dengan kategori sehat.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diharapkan mampu menata kembali sektor perbankan yang mengalami goncangan akibat krisis dan lebih penting lagi diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di negeri ini. Kaitannya dengan Perbankan Syariah undang-undang ini lebih memberikan angin segar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena undang-undang inilah yang secara tegas membedakan bank berdasarkan prinsip operasionalnya menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan Prinsip Syariah. Adanya bank syariah di samping bank konvensional menandakan dimulainya era baru dalam sistem hukum perbankan nasional, yakni era sistem perbankan ganda (dual bangking system).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Dengan melihat pada definisi ini, maka tersimpul bahwa di samping adanya ketentuan yang membolehkan pembentukan bank syariah murni, juga diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window. Untuk dapat memberikan layanan syariah ini terlebih dahulu bank konvensional dimaksud harus mendirikan sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) terlebih dahulu. Sementara itu, untuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat memberikan layanan secara konvensional atau secara syariah, tidak boleh dua-duanya atau dengan kata lain menganut single window. Hal ini terlihat pada pengertian Bank Perkreditan Rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, secara hukum terdapat peluang yang besar bagi pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia, dimana Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan juga telah mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur operasional Perbankan Syariah. Adapun produk hukum dimaksud yakni berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan lebih teknis lagi berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), antara lain yaitu PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini pada tanggal 17 Desember 2007 sudah dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara hukum semakin mantap dengan telah disahkannya RUU Perbankan Syariah menjadi undang-undang pada tanggal 17 Juni 2008. UU Perbankan Syariah ini antara lain mengatur mengenai kelembagaan dan produk perbankan syariah. Berdasarkan pada hal-hal tersebut dan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan Penulis membuat Paper dengan judul Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perbankan Syariah di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas masalah teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengembangan kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana kebijakan pengembangan produk Perbankan Syariah di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan?

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Bank secara kelembagaan hanya dapat dilaksanakan oleh badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Apabila lembaga yang dipilih adalah badan hukum PT, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku baginya, sedangkan dalam hal yang dipilih adalah Koperasi maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlaku. Namun demikian dalam pendirian lembaga perbankan saat ini lebih memilih berbentuk PT mengingat PT lah suatu lembaga hukum yang pengaturannya komprehensif dan asas-asas yang terkandung di dalamnya lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakes holder).

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Akan tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.[3]

Eksistensi Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari fungsi pengawasan, semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang dalam Pasal 109 yang intinya menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan bertugas memberikan nasihat, serta saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah secara kelembagaan dapat dilakukan melalui empat institusi yaitu:

1) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004[4]); dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu trilyun rupiah (Pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005[5])

2) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004[6]). Modal disetor BPRS ditetapkan sebagai berikut:

Rp 2 milyar	Wilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi
Rp 1 milyar	Wilayah ibukota propinsi di luar Wilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi
Rp 500 juta	Wilayah lain

Adapun kegiatan usaha dari BPRS intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan disektor jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring dan inkaso.

3) Islamic Windows

Perubahan Pasal 6 huruf m oleh UU No. 10 Tahun 1998 terhadap UU No. 7 Tahun 1992 menjadi jendela bagi pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Ketentuan terbaru, yakni Pasal 13 (1) PBI No. 8/3/PBI/2006[7] menetapkan pembukaan tersebut bisa dilakukan dengan cara:

1. Membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;

2. Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;

3. Meningkatkan status Kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;

4. Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah[8] menjadi Kantor Cabang Syariah;

5. Meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan/atau

6. Membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada.

Adapun syarat-syarat pembukaan Islamic Windows dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 14-16 PBI No. 8/3/PBI/2006 yakni:

1. Menyisihkan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal, antara lain: biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan overhead cost;

2. Memenuhi rasio Kewajiban Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah[9];

3. Memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

4. Menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

5. Memasukkan laporan keuangan di atas dalam laporan keuangan gabungan;

6. Wajib mencantumkan kata “Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya.

4) Office Channelling

Office Channelling merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah di Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu Bank Umum Konvensional. Sebelumnya berdasarkan prinsip Islamic Windows versi PBI No. 4/1/PBI/2002[10], praktik demikian tidak dimungkinkan.

Praktik perbankan syariah sebenarnya tidak diperkenankan dilakukan bersama-sama dalam satu kantor yang berpraktik secara konvensional. Akan tetapi berdasarkan Pasal 38 (2) PBI No. 8/3/PBI/2006 memberi kesempatan Layanan Syariah dibuka:

1. Dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah induknya;

2. Dengan menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu; dan

3. Dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri bank konvensional yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah.

Pada tahun 2008 ini juga muncul trend baru pembentukan bank syariah yakni melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Adapun implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Kedua, bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Ketiga, adalah dengan melakukan spin-off (pelepasan) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.[11]

Dengan demikian UUS dapat ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum Syariah setelah memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam RUU Perbankan Syariah yang telah disahkan, yakni pada Pasal 16 yang intinya menyatakan bahwa UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas nampak bahwa kebijakan pengembangan bank syariah secara kelembagaan mendukung kearah sistem perbankan syariah yang semakin kokoh. Trend yang muncul berupa peningkatan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan/atau tanpa digabung dengan bank syariah yang merupakan konversi dari bank konvensional yang diakuisisi akan semakin menjadikan bank syariah menjadi bank yang kokoh secara permodalan dan manajerial.

2. Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada tahap awal berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa dimaksud antara lain Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, ketiganya merupakan fatwa dalam produk penghimpunan dana. Sementara untuk produk penyaluran dana juga terdapat fatwa yang dapat dijadikan pedoman, antara lain Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dan seterusnya.[12]

Melihat minat masyarakat yang semakin meningkat serta didorong oleh adanya perkembangan yang terjadi di negara lain, Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi berupa PBI dan SEBI antara lain PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI dimaksud pada tahun 2007 dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Mengenai produk perbankan ini tertuang dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 yang secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.

(2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.

Pasal 3

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut :

a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi’ah dan Mudharabah;

b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; dan

c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.

Dengan demikian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, produk perbankan syariah dapat kita klasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk di bidang jasa. Penjelasan mengenai ketiga produk tersebut secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana

Sama halnya dengan produk pada perbankan konvensional, produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro[13], deposito[14], sertifikat deposito[15], tabungan[16] dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Implementasi prinsip syariah dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai berikut:[17]

b. Tabungan. Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya dengan pada giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

c. Deposito. Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad mudharabah. Melalui akad mudharabah ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank syariah sendiri.

Secara teknis operasional Giro, Tabungan, dan Deposito bagi bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 yang merupakan peraturan teknis dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Substansi SEBI dimaksud secara lengkap adalah sebagai berikut:

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:[18]

a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;

b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan

g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);

c. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);

b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasanbatasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah);

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

e. Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;

f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;

h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan

i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

2) Produk Penyaluran Dana

3) Produk Jasa (Fee Based Income Product)

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada fee sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Akad-akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam produk jasa bank syariah adalah akad wakalah, akad hiwalah, akad kafalah, akan rahn, akad sharf, dan sebagainya. Misalnya penggunaan akad wakalah dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan Letter of Credit (L/C), kemudian akad hiwalah dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa factoring, dan akad kafalah dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.

Produk perbankan dari sector jasa adalah produk yang dapat dikembangkan secara variatif seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat akan jasa perbankan yang semakin meningkat. Begitu juga dalam praktik perbankan syariah, yang mana pada dasarnya produk jasa ini sangat mungkin untuk dikembangkan secara lebih variatif. Dalam operasional perbankan bank diperkenankan untuk mendesain sebuah produk baru. Beberapa persyaratan harus dipenuhi ketika bank hendak melempar produk baru kepada masyarakat. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang BankUmum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005.[20]

Adapun produk dan jasa baru yang harus dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia adalah:[21]

a. Produk dan jasa baru yang belum ada izin usaha bank diberikan oleh Bank Indonesia.

b. Produk dan jasa baru yang sudah ada sebelumnya di Bank Syariah lain namun terdapat perbedaan karakteristik terhadap produk yang sudah ada.

c. Produk dan jasa baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

Pengajuan produk dan jasa oleh Bank Kepada Bank Indonesia harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:[22]

a. Foto kopi surat kepada Dewan Syariah Nasional tentang permohonan fatwa dan produk jasa baru;

b. Opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap produk dan jasa baru;

c. Penjelasan tentang rancangan produk dan jasa baru yang menguraikan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berkewenangan, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko produk dan jasa tersebut;

d. Draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan

e. Informasi dan atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko produk dan jasa tersebut.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut bank harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan izin atas produk dan jasa baru yang dikeluarkan. Setelah mendapat izin dari Bank Indonsia sebagai pemegang otoritas perbankan, maka produk tersebut dapat dilempar kepada masyarakat.

Sebagai tambahan dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Pasal 1 angka (4) PBI Nomor 10/11/PBI/2008 memberikan definisi Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS sebagai surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pasal 2-nya menegaskan bahwa SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun akad yang dipakai dalam rangka penerbitan SBIS adalah akad Ju’alah, yaitu janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (’iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.[23]

Berdasarkan pada pemaparan singkat di atas dapat ditegaskan bahwa kebijakan pengembangan produk perbankan syariah pada awalnya mengacu pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Substansi dari fatwa dimaksud untuk kemudian menjadi materi dari Peraturan Bank Indonesia, sehingga sudah merupakan hukum positif. Adanya pengesahan RUU Perbankan Syariah juga memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia. Untuk itu menurut pendapat Penulis regulasi tentang operasional perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia sudah cukup memadai dan belum diperlukan penetapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam untuk memperkokoh dasar hukum perjanjian-perjanjian bank syariah.

Sementara prospek perkembangan piranti pasar modal seperti halnya obligasi syariah yang diterbitkan oleh bank syariah dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan pemerintah menurut hemat Penulis akan semakin meningkat. Hal ini didukung oleh diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat yang terpenting adalah perlunya sosialisasi mengenai instrumen-instrumen keuangan dimaksud. Produk perbankan syariah yang beraneka ragam perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi paham dan mampu memanfaatkan produk-produk dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya akan jasa perbankan yang sesuai.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a.Kebijakan pengembangan kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia mendukung kearah sistem perbankan syariah yang semakin kokoh. Trend yang muncul berupa peningkatan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan atau tanpa digabung dengan bank syariah yang merupakan konversi dari bank konvensional yang diakuisisi semakin menjadikan bank syariah kokoh secara permodalan dan manajerial.

b. Kebijakan pengembangan produk perbankan syariah sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 sudah cukup memadahi.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang dapat Penulis berikan, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya peningkatan UUS menjadi Bank Umum Syariah melalui mekanisme pemisahan (spin-off) dengan atau tanpa digabung dengan bank syariah yang merupakan konversi dari bank konvensional yang diakuisisi, dimana hal ini dikenal dalam RUU Perbankan Syariah dan UU Perseroan Terbatas perlu segera mendapatkan pengaturan teknisnya.

b. Produk perbankan syariah yang beranekaragam yang telah mendapatkan pengaturan melalui Peraturan Bank Indonesia perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan paham terhadap produk-produk dimaksud. Hal ini juga sebagai sarana melaksanakan salah satu pilar bank syariah yaitu perlunya edukasi kepadamasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

-----------------------------, 2007, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), Yogyakarta: UII Press

-----------------------------, 2008, Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia, Makalah pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM, Ruang Multimedia Fakultas Hukum UGM, Sabtu, 14 Juni 2008.

Antonio, Muhammad Syafii, 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press.

Karim, Adiwarman A., 2008, Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Trend, dan Proyeksi, Research & Project Management Division Head, KARIM Business Consulting

Umam, Khotibul, 2007, Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah, www.sharialearn.com, tanggal Akses 21 Juli 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah & Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

[1] Khotibul Umam, 2007, Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah, www.sharialearn.com, tanggal Akses 21 Juli 2008.

[2] Abdul Ghofur Anshori, 2008, Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia, Makalah pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM, Ruang Multimedia Fakultas Hukum UGM, Sabtu, 14 Juni 2008.

[3] Muhammad Syafii Antonio, 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, hal 30-31.

[4] PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

[5] PBI 7/35/PBI/2005: Perubahan Atas PBI 6/24/PBI/2004

[6] PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

[7] PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah & Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

[8] Satuan kerja khusus yang menginduk kepada UUS, yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana & pemberian jasa perbankan lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah pada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank, dalam rangka persiapan menjadi Kantor Cabang Syariah.

[9] Unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan/atau Unit Syariah.

[10] PBI 4/1/PBI/2002: Bank Umum Konvensional Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

[11] Adiwarman A. Karim, 2008, Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Trend, dan Proyeksi, Research & Project Management Division Head, KARIM Business Consulting.

[12] Abdul Ghofur Anshori, 2007, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), Yogyakarta: UII Press, hal iv.

[13] Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

[14] Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

[15] Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

[16] Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

[17] Abdul Ghofur Anshori, Perkembangan Hukum…., Op cit, hal 8-9.

[18] Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008.

[19] Abdul Ghofur Anshori, Op. cit, hal 9-10.

[20] Abdul Ghofur Anshori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 165-166.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Lihat Penjelasan Pasal 3 PBI No. 10/11/PBI/2008.

Simple-ology

2008-08-10T23:39:00.000-07:00

Simple-ology merupakan ilmu tentang keserhanaan. Buku karangan Mark Joyner ini mengulas perihan tip n trick bagi kita agar tidak hanya menginginkan, akan tetapi juga memiliki. Sering kita amati bahwa ada kalanya seseorang memiliki ide bagus, namun ide itu dibiarkan mati dengan berjalannnya waktu. Artinya bahwa ide dimaksud tidak difollow up sehingga menghasilkan sesuatu yang konkrit. Orang-orang semacam Bill Gate adalah orang yang mempunyai ide cemerlang, namun ia juga bekerja keras untuk mewujudkannya.
Intinya harus ada visi, tujuan, dan kerangka kerja yang sederhana untuk meraih sebuah kesuksesan dalam hal apapun.
5 Hukum simple-ology yang ditawarkan, yaitu:
1. Hukum garis lurus, intinya adalah bahwa garis lurus adalah garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Hal ini berlaku juga bagi kita dalam mewujudkan keinginan kita, artinya kita harus berupaya menemukan dan melalui garis terpendek tersebut.
2. Hukum kejelasan Visi. Visi adalah segala sesuatu yang harus kita miliki, ia harus jelas dan konkrit serta dapat dilaksanakan.
3. Hukum Fokus terhadap sesuatu. Setelah visi yang jelas, kita perlu fokus terhadapnya. Jangan biarkan orang lain membelokkan visi dan tujuan kita. Jangan pula berhenti sebelum sampai ke tujuan kita itu.
4. Hukum Energi yang fokus terhadap ide dimaksud. Gunakanlan energi yang fokus, karena kita tidak dapat melaksanakan banyak hal dalam satu waktu. Energi yang fokus akan lebih efisien untuk urusan apapun.
5. Hukum aksi dan reaksi. Ada aksi, maka ada reaksi. Kita diam pun itu adl aksi, reaksinya kita tidak mendapatkan apa2 yg berguna. Ini hampir mirip dengan the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Intinya kalau kita berusaha menarik sesuatu ke dalam pikiran kita, maka yang kita pikirkan itu pun akan menuju ke kita. Jadi kejarlah impian kita, maka dia akan datang ke kita dua kali lipat lebih banyak.
Untuk lebih jelasnya baca buku dimaksud, yang dapat anda dapatkan dari penerbit Gramedia.
Selamat membaca dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diajarkannya.

The Power of Niat

2008-07-31T21:13:00.000-07:00

Sebuah nasihat bijak mengatakan bahwa "kejarlah mimpimu dengan sungguh-sungguh, maka niscaya seluruh isi jagad raya akan bersatu padu membantumu". Mimpi disini, bukan hanya angan-angan yang muncul sesaat, trus menghilang. Akan tetapi, ia merupakan sebuah cita-cita untuk meraih suatu hal dalam kehidupan ini.

Beberapa buku juga telah memberikan pencerahan bagi kita, mengenai the power of dream. Orang tanpa impian berarti ia sudah bukan orang lagi karena hidup akan mengambang dan tidak jelas arah dan tujuan. So, kita harus punya sebuah cita-cita/mimpi yang tertanam kuat di hati dan pikiran kita, dan disertai upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.

Saya ingat pesan Allah dalam al-Quran yang menyatakan bahwa "....Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah..". Tekad disini berarti sebuah keinginan, yang harus diniatkan terlebih dahulu. Niat yang sungguh-sungguh niat, kemudian mulailah langkah pertama kita dengan tetap memohon petunjuk dan pertolongan-Nya. Bulatkanlah tekad kita, bertawakallah kepada-Nya.

Dengan demikian, maka Allah pun akan memberikan apa yang telah diniatkan oleh hamba-hamba-Nya. Karena Allah adalah Maha Pemberi, Maha Penyayang, Maha Pengasih, .....
Ya Allah semoga aku dijadikan hamba-Mu yang tulus dalam berniat, semata-mata untuk meraih Ridha-Mu. Amin